Melawan Hoax

Dokumentasi Pribadi: Jembatan di Pantai Sasa Ternate (Latar Gunung Tidore)

Era digitalisasi ditandai dengan menjamurnya media sosial. Media sosial tak hanya berimplikasi apik tetapi juga menyisahkan banyak tragedi. Paulinus Yan Olla MSF dalam tulisannya ‘Pengandaian-pengandaian demokrasi’ menyatakan bahwa media sosial tengah menjadi buah bibir nasional dan internasional. Selanjutnya dijelaskan bahwa akhir 2016 menjadi saksi, implikasi dari penyebaran hoax yang tak bisa ditikung. Bangsa ini seakan digiring mengotakkan diri menurut agama, suku dan entitas kebudayaan.

Hoax (baca: berita bohong) semakin menggeliat mewarnai pengembangan era digital masa kini. Hoax merupakan kumpulan informasi yang tidak didukung fakta dari sumber terpercaya. Penyebaran hoax memberikan dampak kurang sehat bagi sebagian masyarakat. Namun, masyarakat sebagian telah tenggelam dan bahkan terlibat sendiri dalam perseteruan virtual akibat hoax. Dan sangat disayangkan, kebanyakan masyarakat yang disebutkan adalah masyarakat kalangan menengah yang kenyang literasi, terbiasa berpikir jernih dan dapat mengendalikan diri (baca; mengutamakan rasio daripada emosi).

Problematika bangsa akhir tahun 2016, terkait dugaan penistaan agama menjadi catatan penting sekaligus tantangan bagi pemerintah dan semua kalangan untuk bergerak lebih proaktif. Menjamurnya berita-berita hoax dikhawatirkan berimplikasi pada ketahanan nasional. Sebagaimana dilansir Kompas 03/01/2017 bahwa Indeks Ketahanan Nasional (IKN) mencakup aspek toleransi, solidaritas sosial dan persatuan bangsa (skala indeks 1–5) tahun 2016 semakin melemah ke angka 2.60. IKN yang semakin mendekati angka 1 mengindikasikan bahwa kondisi ketahanan bangsa semakin rawan.

Dokumentasi Pribadi : 'Melawan Hoax' di Timbunan Pantai Akerica Ternate

Melawan hoax sangat dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk meluruskan isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini. Wacana pelbagai media yang acap kali mengangkat waspada virus hoax seharusnya dijadikan cambuk oleh seluruh kalangan masyarakat dalam memeranginya. Sebagai warga negara yang mengakui ke-bhineka-an sepatutnya lebih cerdas dalam menyikapi segala informasi yang berseliweran. Cross check pada berbagai sumber terpercaya, sejatinya akan lebih baik daripada hanya langsung menerima informasi yang cenderung hoax.

Beberapa pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas melakukan represi digital diantaranya pemerintah maupun pemilik pengetahuan. Kesemuanya diharapkan terus semangat menggalakkan gerakan ‘Melawan Hoax’ atau turn back hoax. Pemerintah punya kekuasaan sedangkan pemilik pengetahuan punya kapasitas atau otoritas mengendalikan kebenaran informasi.

Pendidikan Keluarga Melawan Hoax

Pendidikan keluarga yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat menjadi jawaban untuk memerangi hoax di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga semestinya dibiasakan untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Sebagai anggota keluarga misalnya, kita harusnya dipaksakan untuk memiliki sikap proaktif terhadap sentimen intoleran. Karena dikhawatirkan sikap intoleran akan membentuk kerenggangan kerukunan di lingkungan keluarga dan ditakutkan menjelma membentuk karakter manusia.                                     

Mahasiswa Melawan Hoax

Sebagai mahasiswa misalnya, yang merupakan cikal bakal perubahan, dituntut untuk tidak mudah percaya pada setiap informasi baik yang tersebar langsung di media sosial maupun di lingkungan masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat cakap dalam memfilterisasi dan mencari berbagai fakta pendukung untuk memperjelas kebenaran dari suatu informasi.

Keterangan: http://regional.liputan6.com/

Mahasiswa juga diimpikan dapat menjadi pelopor sekaligus penggerak turn back hoax sebagai salah satu bentuk simpati terhadap ketahanan bangsa dan negara. Membuat narasi-narasi balik untuk melawan hoax akan lebih baik daripada hanya sekadar percaya terhadap hoax.

Pemerintah Melawan Hoax                                                                 

                                                                             

Pemerintah sebagai pemilik kekuasaan sejatinya mendorong terciptanya atmosfer yang kondusif dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan merekahkan kembali peraturan perundang-undangan. Merekahkan kembali Pasal 310-321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan dasar bagi mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran dan Pasal 27-28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah diharapkan tidak memberikan kesan pembiaran (omission) pada hoax atau foke news.

Meskipun penyebar Hoax berprinsip pada filosofi bahwa kebohongan yang dilakukan secara masif akan menjadi sebuah kebenaran. Narasi balik merupakan alternatif solusi yang dapat dipilih untuk me-redam hoax. Komitmen sebagai bentuk tanggungjawab berbagai pihak untuk meluruskan isue (baca: berita Hoax) sejatinya dapat menjadikan kondisi bangsa dan negara adem-ayem sehingga akan dapat meningkatkan ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia.

Jika semua khalayak tidak ingin kebebasan di dunia maya diamputasi yang berdampak pada ter-abaikan-nya kebebasan berpendapat serta jika tidak ingin media masa dibredel maka bijaksanalah menuliskan dan menyebarkan informasi. Semoga dengan merekahnya kembali informasi yang bermartabat akan semakin memperkokoh kesatuan NKRI. 

Dokumentasi pribadi: 'om telolet om' bersama anak-anak pesisir di Jembatan Sasa Ternate

Seperti juga mereka anak-anak pesisir yang mengiinginkan keamanan negara yang tercinta ini agar nyaman bermain dan belajar. Seperti wawancara singkat penulis kepada mereka, "Yang torang inginkan hanya "om telolet om" bukan hanya sekedar 'telolet' sebenarnya, tapi pada pemaknaan yang tersirat bahwasanya negara seharusnya hadir memberikan kedamaian bagi mereka, agar mereka damai, bisa ''tertawa riang gembira", juga punya kebebasan yang bebas-sebebas-bebasnya namun tetap bertanggung jawab. Pada akhir perjumpaan mereka berjanji akan MELAWAN HOAX.